— Top Story —
Buruh unjuk rasa ke kantor Gubernur DKI
Fadril menyatakan UMP DKI Jakarta lebih rendah dibanding Kota Bekasi, Jawa Barat yang mencapai Rp1.168.000, padahal upah buruh DKI menjadi barometer bagi penetapan UMP di seluruh Indonesia. Penetapan UMP DKI Jakarta 2010 sebesar Rp1.118.009 mengalami kenaikan 4,5 persen atau sekitar Rp48.000 dibanding UMP tahun 2008, padahal tuntutannya meningkat sebesar delapan persen. Dengan demikian, Fadril mengungkapkan Gubernur harus merevisi Surat Keputusan tentang Penetapan UMP 2010 agar sesuai KHL di DKI Jakarta. Fadril menjelaskan buruh juga mempertanyakan keberadaan status dewan pengupahan terdiri dari pihak pemerintah, pengusaha dan perwakilan buruh karena menetapkan UMP DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan KHL. Para buruh tiba di depan kantor Gubernur dengan menggunakan angkutan mikrolet dan kopaja, saat aksi pekerja industri itu sempat memacetkan ruas Jalan Medan Merdeka Selatan.
ICW : RPP penyadapan, babak baru pelemahan KPK
Jakarta, (ANTARA News) - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Tata Cara Penyadapan bagi Penegak Hukum merupakan babak baru untuk melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan rilis dari ICW yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, RPP Penyadapan menimbulkan kesan bahwa terdapat upaya untuk mengebiri kewenangan KPK antara lain karena usulan tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuka rekaman hasil penyadapan antara Anggodo dengan sejumlah kalangan. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut pada akhirnya mengungkapkan fakta yang merupakan petunjuk terhadap terjadinya rekayasa kriminalisasi dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.
GMNI : Gerbang kerahkan puluhan ribu massa
"Hari ini kami tengah melakukan persiapan akhir dengan menggelar diskusi terbatas di Kantor Presidium Persatuan Alumni (PPA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Cikini, menghadapi aksi massa besar-besaran besok," katanya di Jakarta, Selasa. Selain diskusi, demikian Kori Kurniawan yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Tangerang Selatan (Tangsel), para kader organisasi kemahasiswaan tersebut pun hari ini menggelar aksi turun ke jalan di beberapa kawasan pinggiran DKI Jakarta. "Aksi itu dipicu oleh motivasi obyektif setelah melihat kondisi bangsa saat ini yang makin carut marut dengan berbagai persoalan, seperti kian liberal-nya sistem ekonomi dan politik yang diadopsi rezim sekarang," ungkapnya.
Sepuluh aksi jelang hari anti korupsi
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB antara lain dilakukan oleh Forum Buruh DKI Jakarta yang menggelar unjuk rasa di beberapa tempat seperti di Balaikota DKI di Jalan Medan Merdeka Selatan dan Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pada jam yang sama, massa dari Yayasan Pola Kebersamaan Pola Manusia juga akan berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakpus. Selain itu, sejumlah kelompok mahasiswa seperti Keluarga Mahasiswa Raya dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi juga berencana untuk menggelar aksi menginap di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Sebagaimana telah diberitakan, pada Rabu (9/12) esok sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi untuk memperingati Hari Antikorupsi. Sementara itu, pada pukul 10.00 WIB, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) juga akan melakukan aksi "longmarch" dengan rute Tugu Proklamasi-Kejaksaan Agung-Istana Merdeka-Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Masih pada jam yang sama, elemen Perhimpunan Suara untuk Demokrasi akan menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia di Jalan MH Thamrin, Jakpus. Pada pukul 10.30 WIB, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diagendakan melangsungkan unjuk rasa di depan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
DPR ajak tokoh agama perangi korupsi
Kupang (ANTARA News) - DPR RI mengajak tokoh agama seluruh Indonesia untuk ikut aktif memerangi korupsi yang kini semakin menggurita di negara ini dan menyebabkan rakyat miskin bodoh dan terbelakang. "Mari rapatkan barisan bersama-sama melawan para koruptor dengan cara kita masing-masing di masjid, gereja, pura dan wihara atau tempat tugas lain menyadarkan iman dan moral orang-orang yang dengan sadar dan mau mengambil uang rakyat tidak dengan hormat," kata anggota Komisi VIII, Anita Yacoba Gah, di Kupang, Selasa. Anita, bersama 15 anggota Komisi VIII pimpinan Gondo Radiyatno Gambiro dari Fraksi Partai Demokrat, berdialog dengan para tokoh agama dan pimpinan instansi Nusa Tenggara Timur dalam kunjungan mereka ke provinsi itu pada masa sidang I tahun sidang 2009-2010. Menurut Anita, maraknya korupsi telah menyebabkan 9,2 juta atau delapan persen dari jumlah rakyat Indonesia masih belum menganggur.
Dalam Negeri
- pakar : Mendiknas perlu keluarkan regulasi UN
- PMII : Aksi 9 Desember murni milik rakyat
- Dinas Perhubungan siapkan angkutan Natal
- HMI : 27 ribu massa siap beraksi
- Golongan KAYA berobat ke negara tetangga
- Aktivis persoalkan riwayat pendidikan Idrus Arham
