Forkot, Aceh – Pengurus Daerah Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan kesolidannya dalam mendukung penuh instruksi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia dalam mengawal kebijakan tegas Presiden Republik Indonesia terkait pelestarian lingkungan di Pulau Sumatera.
Selain itu, organisasi profesi petani ini memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan berani Presiden RI yang mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti merusak ekosistem hutan.
Ketua Tani Merdeka Aceh Tamiang AJI Prawira menegaskan bahwa seluruh kader di tingkat daerah tetap tegak lurus terhadap instruksi pusat.
Dukungan ini diberikan sebagai bentuk kepercayaan terhadap visi Ketum DPN TMI dalam memperjuangkan kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan nasional di tahun 2026 ini.
Kami di Aceh Tamiang satu komando. Kami melihat komitmen nyata dari Ketum DPN TMI dalam mengawal program-program strategis pertanian, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak solid,” ujarnya Aji Prawira kepada media, Kamis (22/1/2026).
Terkait isu lingkungan, Tani Merdeka Aceh Tamiang menilai langkah Presiden mencabut izin 28 perusahaan perusak hutan sebagai kemenangan bagi rakyat dan lingkungan hidup.
Kebijakan ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tidak berkompromi dengan korporasi yang mengabaikan kelestarian alam demi keuntungan semata.
“Hutan yang rusak berdampak langsung pada siklus air dan kesuburan tanah petani. Pencabutan izin 28 perusahaan ini adalah langkah tepat untuk mengembalikan fungsi hutan dan melindungi lahan-lahan pertanian warga dari ancaman bencana ekologis,” tambahnya.
Tani Merdeka Aceh Tamiang berharap lahan-lahan yang izinnya telah dicabut tersebut dapat diredistribusikan melalui program reforma agraria agar bisa dikelola oleh kelompok tani secara produktif dan berkelanjutan.
Dengan pernyataan sikap ini, Tani Merdeka Aceh Tamiang berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah yang pro-rakyat serta memperkuat konsolidasi internal demi memajukan sektor pertanian di Bumi Muda Sedia.(**)
