Forkot, Pandeglang – Kordinator lapangan (korlap) Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan menegaskan bahwa demo tanggal 3 September nanti akan tetap di gelar meski pemerintah kabupaten sudah merespon.
Melalui akun resmi Instagram @pemkab.pandeglang pada Selasa (26/8), pemerintah kabupaten mempublikasikan postingan klarifikasi yang berisi pernyataan resmi dari Bupati Pandeglang Hj. Rd. Dewi Setiani, S.Sos., MA. Dalam postingan itu ditegaskan bahwa Pemkab Pandeglang belum akan menerima sampah kiriman dari Tangsel sebelum seluruh sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Pemkab Pandeglang pastikan tidak akan menerima dari Tangsel, sebelum sarana dan prasarananya lengkap, sesuai dengan standarisasi dari Kementerian LHK. Ttd Hj. Rd. Dewi Setiani, S.Sos., MA,” bunyi pernyataan resmi tersebut.
Meski begitu, pernyataan tersebut justru memantik reaksi keras dari kelompok penolak MoU. Rohmat, Juru Bicara Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan (GRPM), menilai klarifikasi Pemkab hanya bersifat normatif dan tidak menjawab substansi tuntutan masyarakat.
“Selama Pemkab Pandeglang belum secara resmi membatalkan MoU dengan Tangsel, maka aksi unjuk rasa pada 3 September 2025 akan tetap digelar. Bagi kami, selembaran dan postingan tersebut hanyalah anomali saja,” tegas Rohmat.
Menurutnya, publik Pandeglang tidak membutuhkan janji atau sekadar penegasan di media sosial, melainkan keputusan politik yang tegas berupa pembatalan kerja sama dengan Pemkot Tangsel. “Masyarakat sudah lelah dengan polemik ini. Sampah adalah persoalan serius, jangan sampai Pandeglang dijadikan tempat pembuangan masalah daerah lain,” tambahnya.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa menolak MoU sampah telah berlangsung di beberapa titik strategis, seperti depan Kantor Bupati Pandeglang dan Gedung DPRD. Massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat bahkan sempat melakukan aksi teatrikal dengan membawa keranda mayat, spanduk penolakan, hingga membakar ban bekas sebagai simbol kekecewaan.
Gelombang protes ini berangkat dari kekhawatiran warga terhadap potensi dampak negatif jika kerja sama pengelolaan sampah dengan Tangsel benar-benar dijalankan. Mereka menilai, Pandeglang yang masih menghadapi persoalan penanganan sampah internal seharusnya fokus membenahi sistem pengelolaan sampah daerah sendiri, bukan menampung beban dari daerah lain.
Meski demikian, Pemkab Pandeglang sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pembatalan MoU tersebut. Publik masih menunggu langkah nyata yang akan diambil, di tengah ancaman gelombang aksi besar-besaran pada 3 September mendatang.
Situasi ini menandakan bahwa polemik sampah Pandeglang–Tangsel belum menemukan titik terang. Satu sisi, pemerintah mencoba menenangkan situasi dengan klarifikasi, sementara di sisi lain, rakyat menuntut langkah konkret. Apakah Pemkab Pandeglang akan bertahan dengan komitmen MoU atau memilih mendengar suara masyarakat, menjadi pertanyaan besar yang masih menunggu jawaban.****
