Forkot, Serang — Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Banten yang bergerak di sektor pertanian dan agrobisnis.
LEMI HMI Cabang Serang menekankan bahwa audit investigatif tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak ditunda, mengingat pentingnya upaya transparansi serta pencegahan terhadap potensi penyimpangan pengelolaan dana publik.
Direktur LEMI HMI Cabang Serang, Supandi, menyampaikan bahwa permintaan ini bukan hanya berdasarkan temuan awal dan kegelisahan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan komitmen yang disampaikan langsung oleh Gubernur Banten kepada awak media beberapa waktu lalu.
“Gubernur Banten sendiri telah menyatakan komitmennya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di tubuh BUMD, termasuk PT ABM. Maka dari itu, kami mendesak BPKP agar segera merespons dan melakukan audit secara objektif. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset daerah,” ujar Supandi.
LEMI HMI Cabang Serang juga menyoroti minimnya keterbukaan manajemen PT ABM dalam menyampaikan laporan keuangan, baik kepada publik maupun lembaga pengawas seperti DPRD Provinsi Banten. Menurut mereka, hal tersebut dapat membuka celah penyalahgunaan anggaran serta menghambat pencapaian visi perusahaan daerah.
“Kami tidak akan tinggal diam jika terdapat indikasi penyimpangan. BUMD dibentuk dengan dana rakyat dan seharusnya dikelola secara transparan serta bertanggung jawab. Jika ditemukan pelanggaran, kami mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas,” tambah Supandi.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, LEMI HMI Cabang Serang menegaskan akan terus mengawal proses ini secara aktif, guna memastikan BPKP dan institusi terkait menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi.
“Perjuangan ini lahir dari kesadaran intelektual dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Suara mahasiswa adalah suara moral yang harus didengar dalam proses pembangunan daerah yang bersih, transparan, dan berkeadilan,” tutup Supandi (Fans/ay)
