Forkot, Pandeglang – Kelompok Mahasiswa seperti IMM, GMNI, LMND, dan Forum BEM Pandeglang yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa untuk Rakyat (JAMUR), kembali menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD kabupaten Pandeglang.
Aksi yang digelar pada Senin, 15 September kemarin merupakan bentuk kekecewaan publik terhadap wakil rakyat, yang dinilai lebih memilih untuk memprioritaskan kepentingan pribadi, daripada kesejahteraan masyarakat.
Sempat diwarnai kericuhan, namun pada aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut, massa berhasil mendobrak pintu gedung DPRD, hingga masuk ke dalam ruang dewan untuk menyampaikan aspirasi, dan beberapa tuntutannya secara langsung.
Adapun tuntutan tersebut diantaranya yaitu:
1. Penghapusan tunjangan perumahan, transportasi, operasional, hingga reses DPRD,
2. Penghentian perjalanan dinas keluar kota yang tidak jelas manfaatnya,
3. Desakan agar DPRD bersikap tegas terhadap persoalan daerah yang merugikan rakyat, dan
4. Mendesak DPRD segera menggelar sidang istimewa untuk merevisi Perda terkait tunjangan dan menghapus perjalanan dinas keluar kota.
Anggi Sadewo selaku ketua IMM Pandeglang menegaskan bahwa aksi yang dilakukan, merupakan peringatan kerasa untuk wakil rakyat, yang jika tuntutannya diabaikan, maka pihaknya bersama aliansi mahasiswa se-Pandeglang akan kembali turun dengan jumlah massa aksi yang lebih besar.
“Aksi yang dilakukan ini adalah peringatan keras untuk para wakil rakyat, ada beberapa tuntutan yang kami bawa, diantaranya yaitu hapuskan seluruh tunjangan berlebihan, dan hentikan perjalanan dinas yang menggamburkan uang rakyat, jika tidak, kami akan kembali lagi dengan gelombang aksi yang lebih besar,” tegas Anggi kepada Media.
Sementara itu, ketua LMND Pandeglang Asep Saepullah menekankan penghapusan tunjangan perumahan bagi DPRD, yang menurutnya anggaran yang digelontorkan tersebut tidak bermanfaat, sebab kebanyakan wakil rakyat masih tetap tinggal di dapilnya masing-masing.
“Tunjangan perumahan untuk Ketua, Wakil Ketua, hingga Anggota DPRD itu dihapuskan saja, sebab kebanyakan mereka tetap memilih tinggal di dapilnya masing-masing, jadi anggaran yang digelontorkan itu sia-sia, dan tidak bermanfaat,” pungkas Asep.
Di sisi lain, Hatta selaku ketua GMNI Pandeglang menyampaikan bahwa pihaknya sangat kecewa terhadap sikap wakil rakyat yang lebih mementingkan perumusan kenaikan tunjangan, ditengah situasi masyarakat yang terhimpit ekonomi, akses pendidikan, serta kesehatan.
“Tentu kami sangat kecewa, ditengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, akses pendidikan, dan kesehatan yang juga sulit, mereka para wakil rakyat malah mementingkan untuk merumuskan kenaikan tunjangan,” ujar Hatta.
Ditegaskan kembali oleh koordinator forum BEM Pandeglang, Rapiudin, bahwa aksi yang digelar merupakan bentuk konsolidasi mahasiswa yang semakin solid, solidaritas dalam menyampaikan keresahan masyarakat, serta mengawal, dan memastikan DPRD Pandeglang dapat menjalankan tugasnya sesuai amanat konstitusi.
“Kuatnya konsolidasi kita tercermin dalam aksi yang dilakukan kali ini, tentunya tak hanya menyampaikan keresahan yang dirasakan masyarakat, kita dalam aliansi mahasiswa juga akan mengawal, dan memastikan DPRD Pandeglang kembali menjalankan tugasnya sesuai amanat konstitusi,” tutup Rapiudin.(red)
