Forkot, Pandeglang – Generasi Muda Mathla’ul Anwar (Gema MA) Kabupaten Pandeglang melayangkan protes resmi kepada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat.
Protes ini disampaikan melalui surat permohonan klarifikasi yang menyoroti tidak dicantumkannya nama Ormas Mathla’ul Anwar (MA) beserta badan otonomnya dalam undangan kegiatan Kick Off Hari Santri Nasional (HSN) 2025 di Pandeglang.
Dalam surat bernomor 045/DPD-Gema-MA-Pdg/X/2025 yang ditujukan kepada Kepala Kemenag Pandeglang, H. Lukmanul Hakim, Gema MA menyatakan kekecewaan mendalam atas absennya nama MA dalam undangan resmi tersebut.
Surat bertanggal 13 Oktober 2025 itu ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Gema MA Pandeglang.
Menurut organisasi muda Islam tersebut, peniadaan nama Mathla’ul Anwar bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk pengabaian terhadap peran historis ormas yang telah berdiri sejak 1916 dan memiliki kontribusi besar terhadap dunia pendidikan di Indonesia.
“Kami juga biasanya mengadakan peringatan Hari Santri tersendiri di madrasah kami. Ini bukan soal tidak diundang, tapi soal peniadaan peran yang telah diperjuangkan sejak lebih dari satu abad lalu,” tulis salah satu poin dalam surat klarifikasi tersebut.
Bentuk Penghapusan Sejarah
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Gema MA Kabupaten Pandeglang, Sudani, menyebut bahwa pihaknya merasa dikucilkan secara sistematis dari kegiatan resmi tersebut.
“Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini adalah bentuk penghapusan sejarah dan pengabaian terhadap kontribusi nyata Mathla’ul Anwar, khususnya di Banten, tanah kelahirannya sendiri,” ujar Sudani kepada awak media, Selasa (15/10/2025).
Ia menegaskan bahwa Mathla’ul Anwar bukan hanya ormas keagamaan, melainkan bagian integral dari sejarah pendidikan dan perjuangan bangsa di Pandeglang dan Banten. Bahkan, menurutnya, sejumlah tokoh MA turut berperan dalam proses pembentukan Provinsi Banten.
“Bagaimana mungkin ormas dengan akar sejarah sedalam ini, yang telah melahirkan banyak kader bangsa, justru ditiadakan dalam acara berskala nasional seperti Hari Santri di daerah kelahirannya sendiri? Ini sangat tidak menghargai,” tambahnya.
Desak Evaluasi dan Klarifikasi Terbuka
Dalam surat tersebut, Gema MA tidak hanya meminta klarifikasi, tetapi juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kemenag Pandeglang.
“Kami, Gema MA, menyatakan mosi tidak percaya kepada Kemenag Pandeglang. Ini harus menjadi bahan evaluasi agar Kepala Kemenag dicopot dari jabatannya,” tulis pernyataan tegas dalam surat tersebut.
Sudani membenarkan bahwa sikap tersebut merupakan keputusan resmi organisasi. Ia menilai perlu adanya evaluasi mendalam serta pertanggungjawaban moral dari pimpinan Kemenag Pandeglang.
“Pernyataan mosi tidak percaya ini adalah bentuk kekecewaan tertinggi kami. Kami menuntut adanya klarifikasi terbuka kepada publik agar marwah dan kontribusi historis Mathla’ul Anwar tidak diinjak-injak,” tegasnya.
Sebagai bukti pendukung, Gema MA turut melampirkan dua foto undangan kegiatan Kick Off HSN 2025 yang dikeluarkan oleh Panitia dan Kemenag Pandeglang. Masing-masing undangan bertanggal 11 dan 14 Oktober 2025.
Hingga berita ini diterbitkan, Kemenag Kabupaten Pandeglang dan Panitia Kick Off HSN 2025 belum memberikan keterangan resmi atas protes dan tuntutan yang diajukan Gema MA.
Insiden ini berpotensi menimbulkan reaksi lanjutan dari berbagai kalangan, mengingat Mathla’ul Anwar merupakan ormas bersejarah yang memiliki kontribusi besar bagi pendidikan dan dakwah Islam di Banten.* (Riyanto)
