Forkot, Jakarta – Forum Tenaga Honorer R3R2 Nakes dan Tenaga Kesehatan serta Teknis Kabupaten Pesawaran menggelar aksi damai di depan Gedung DPR-RI Senin (3/2).
Mereka menyampaikan tuntutan agar pemerintah mengangkat mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu dan menolak skema P3K paruh waktu yang dinilai tidak memberikan kepastian karier serta kesejahteraan yang layak.
Aksi damai ini mendapat dukungan dan pendampingan dari sejumlah tokoh penting, di antaranya anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari Komisi IV, Dedi Wahyudi, A.Md.Kep, yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.
Selain itu, turut hadir Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Pesawaran, Widodo, B.Sc., serta Ketua PPNI Kabupaten Pesawaran yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Organisasi Profesi Kabupaten Pesawaran, Dr. Wahyan, S.E., M.M.
Dalam aksi ini, sebanyak 42 tenaga honorer diberangkatkan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Delegasi ini terdiri dari 10 orang Tenaga honorer teknis dan 32 Tenaga kesehatan.
Menurut perwakilan aksi, tenaga honorer di bidang kesehatan dan teknis telah bekerja bertahun-tahun dengan dedikasi tinggi, tetapi masih menghadapi ketidakpastian status kepegawaian.
Skema P3K paruh waktu yang ditawarkan pemerintah dinilai tidak memberikan kepastian jangka panjang serta kesejahteraan yang setara dengan pegawai tetap.
Ketua PPNI Kabupaten Pesawaran, Dr. Wahyan, S.E., M.M., dalam pernyataannya melalui pesan WhatsApp, mengajak seluruh pihak untuk mendukung perjuangan tenaga honorer ini.
Ia berharap aksi damai berjalan dengan lancar dan aman serta mendapatkan respons positif dari pemerintah pusat.
“Kami meminta doa dan dukungan agar aksi ini berlangsung tertib serta mendapat perhatian dari pemerintah. Kami berharap pemerintah pusat mengabulkan tuntutan tenaga honorer agar mereka dapat diangkat sebagai P3K penuh waktu, bukan paruh waktu,” ujar Wahyan.
Aksi damai ini merupakan bagian dari perjuangan tenaga honorer di berbagai daerah yang menginginkan kepastian status kepegawaian mereka.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan terkait skema P3K dan memberikan solusi yang lebih berpihak kepada tenaga honorer.
Sampai berita ini diturunkan, massa aksi masih menyampaikan tuntutan mereka di depan Gedung DPR-RI dengan harapan mendapatkan tanggapan langsung dari pemerintah dan anggota dewan yang berwenang dalam kebijakan ketenagakerjaan. (Ali/ay)
