Format, Serang – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Banten Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) mengingatkan pentingnya pemahaman yang tepat terkait istilah “makan bergizi” dan “makanan bergizi” di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.
Dalam pernyataan resminya, pengurus DPW IWOI Banten menilai masih terdapat kekeliruan pemaknaan di lapangan, baik oleh penyelenggara maupun masyarakat, termasuk satuan pendidikan penyedia pangan (SPPG), orang tua, hingga siswa.
Secara konseptual, kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda dan tidak dapat disamakan.
“Makan bergizi merupakan tindakan atau proses mengonsumsi makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh.
Sementara makanan bergizi merujuk pada jenis atau kualitas makanan itu sendiri, yaitu makanan yang mengandung nilai gizi dan baik untuk kesehatan,” tegas pernyataan DPW IWOI Banten Rabu, (8/4).
Perbedaan ini dinilai krusial, karena Program MBG secara tegas menitikberatkan pada tindakan makan bergizi, bukan sekadar penyediaan makanan bergizi.
Artinya, program ini tidak hanya berbicara tentang jenis makanan yang diberikan, tetapi juga memastikan bahwa siswa benar-benar mengonsumsi makanan tersebut dengan baik, cukup, dan sesuai kebutuhan gizi.
DPW IWOI Banten juga mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya SPPG, agar tidak salah mengartikan konsep tersebut dalam implementasi program.
“Kami berharap tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan.
Program pemerintah ini jelas adalah Makan Bergizi (MBG), yang menekankan pada aktivitas konsumsi gizi seimbang oleh siswa, bukan hanya sekadar distribusi makanan,” lanjutnya.
Selain itu, peran orang tua dan siswa juga dinilai penting sebagai bagian dari kontrol sosial.
Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan di lapangan, masyarakat diharapkan berani mengingatkan demi tercapainya tujuan program.
Dengan pemahaman yang tepat, DPW IWOI Banten optimistis Program MBG dapat berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda Indonesia.
“Kesadaran bersama menjadi kunci.
Edukasi harus terus diperkuat agar tidak terjadi bias makna yang berdampak pada kualitas pelaksanaan program,” tutup pernyataan tersebut. (red)
